HUKUM DAGANG ATAU HUKUM PERNIAGAAN

Posted by : Unknown Tuesday, 3 February 2015

n HUKUM DAGANG ATAU HUKUM PERNIAGAAN

1. KUHPer. Khususnya dalam BAB III Hukum Perikatan, antara lain Asuransi, Jual Beli Perusahaan, Komisioner, makelar dan sebagainya.

2. KUHD / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

3. Peraturan-peraturan dibidang perdagangan diluar KUHD ® Koperasi, Perum, Persero, Perusahaan Negara, Hak patent,Hak milik Industri dan lain-lain.

n KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

(Wetboek Van Koophandel /WvK)

1. Buku I :

Tentang perdagangan pada umumnya

2. Buku II :

Tentang Hukum Laut / Hukum Maritim

n Hubungan Hukum Perdata / BW

dan

Hukum Dagang (WvK)

Hukum Perdata :

Merupakan Hukum Perdata

umum (Genus)

Hukum Dagang :

Merupakan Hukum Perdata

Khusus (Specialis)

n Catatan

• Pada mulanya peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD/Wetboek Van Koophandel (WvK) hanya berlaku bagi orang-orang / pedagang saja.

• Perkembangan selanjutnya berlaku bagi tiap orang meskipun bukan pedagang.

• Sumber terpenting bagi hukum dagang / KUHD

sebenarnya BW/KUHP

“Dapat diperhatikan pada pasal 1. KUHD/WvK”

Bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang

tidak terdapat peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku

peraturan-peraturan dalam BW/KUHP.

n MAKSUD PASAL 1 KUHD/WvK

Kedudukan WvK terhadap BW adalah sebagai Hukum khusus terhadap Hukum umum

– Jika WvK dimasukan dalam BW dapat dikategorikan pada isi BAB III yang memuat perihal perjanjian khusus

– Perikatan dagang bukan suatu pengertian hukum, melainkan pengertian ekonomi yaitu : Segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

– Pengertian ekonomi yang dipakai dalam WvK :

antara lain :Bedrijt “Perusahaan”

Jadi seorang dikatakan mempunyai perusahaan jika yang bersangkutan bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara lebih banyak menggunakan modal d/p tanganya sendiri (arbeid).

n * Hukum yang mengatur Hubungan Hukum antara dua orang/lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut”

* Hukum dagang terletak dalam Hukum Perikatan Karena :

Hukum dagang mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian

Misalnya : Jual beli, asuransi, makelar, pengangkutan, komisioner, wesel, cheque, firma, CV, PT dan sebagainya.

n    Sejarah:
1. Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD’45 maka KUHD masih berlaku di
    Indonesia diumumkan dengan dipublikasikan tanggal 20 April 1847 (S.1847-23)
    mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.
2. KUHD hanya turunan dari “Wetboek Van Koophandel” belaka, dibuat atas
     dasar azas Konkordensi.
3. WvK, mendasarkan pada “Code du Commerce Perancis 1808, kecuali antara
     lain : Peradilan khusus tentang perselisihan dalam lapangan perniagaan.

• Sebelum zaman Romawi, disamping Hukum perdata yang mengatur hubungan Hukum antara perseorangan yang termasuk dalam KUHPer.

• Dari perniagaan membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perniagaan / perdagangan, Karena perniagaan mengalami kemajuan.

• Hukum dagang, yang saat itu merupakan hukum kebiasaan, dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi.

• Kodifikasi Hukum dagang yang pertama, dibuat tahun 1673, “Ordonnance du Commerce” dan ordonance de la Marine tahun 1681.

• Perubahan Hukum dagang dikeluarkan th. 1938 – 276 berlaku sejak tahun 1938 bulan Juli tgl. 17.

Trimakasih